Jakarta – Putusan mengejutkan dari majelis hakim yang membebaskan Ronald Tannur dalam kasus dugaan penganiayaan hingga tewas terhadap Dini Novitasari terus menjadi perbincangan hangat. Dua hakim yang mengambil keputusan berbeda dari satu anggota majelis lainnya disebut melakukan manuver yang tiba-tiba, memicu spekulasi dan kecaman dari berbagai pihak.
Putusan yang Mengejutkan
Ronald Tannur, putra seorang pejabat terkemuka, sebelumnya didakwa dengan pasal pembunuhan berencana setelah korban, Dini Novitasari, ditemukan meninggal dengan luka-luka yang mencurigakan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman berat, mengacu pada bukti rekaman CCTV dan keterangan saksi yang menunjukkan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan tersangka sebelum korban ditemukan tidak bernyawa.
Namun, dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri, dua dari tiga hakim dalam majelis memutuskan membebaskan Ronald dengan alasan kurangnya bukti kuat untuk membuktikan unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Hakim ketua dan satu hakim anggota menganggap bahwa tindakan Ronald tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan, sementara satu hakim lainnya menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat, meyakini bahwa ada cukup bukti untuk menjatuhkan hukuman berat.
Keputusan ini sontak menuai kritik tajam, mengingat ekspektasi publik yang berharap adanya keadilan dalam kasus ini. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana dua hakim tersebut dapat dengan cepat mengubah pandangan mereka terhadap fakta persidangan yang sebelumnya dinilai kuat oleh jaksa.
Manuver di Balik Layar?
Sejumlah pengamat hukum menilai bahwa putusan ini terkesan mendadak dan tidak sejalan dengan proses hukum yang telah berjalan sebelumnya. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum dan Keadilan (LKHJ), Dr. Bambang Setiadi, menyebut keputusan dua hakim tersebut sebagai “manuver tiba-tiba” yang patut dipertanyakan.
“Dalam beberapa sidang sebelumnya, kedua hakim ini terlihat cukup kritis terhadap pembelaan terdakwa. Namun, perubahan sikap mereka dalam sidang putusan sangat mengejutkan. Publik berhak curiga terhadap apa yang sebenarnya terjadi di balik layar,” ujar Bambang.
Beberapa analis hukum juga menyoroti bahwa kasus ini memiliki pola yang sering terlihat dalam perkara yang melibatkan individu dengan latar belakang keluarga berpengaruh. Mereka menilai bahwa tekanan politik dan ekonomi mungkin menjadi faktor yang memengaruhi jalannya persidangan, meskipun hal tersebut sulit untuk dibuktikan tanpa investigasi lebih lanjut.
Gelombang Protes dan Desakan Evaluasi
Putusan bebas bagi Ronald Tannur langsung disambut gelombang protes dari masyarakat. Sejumlah aktivis hukum dan organisasi perempuan yang memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk segera melakukan investigasi terhadap hakim yang terlibat dalam keputusan ini.
“Ini bukan sekadar soal satu kasus, tapi soal kredibilitas sistem peradilan kita. Jika dua hakim bisa begitu saja mengubah putusan tanpa alasan yang benar-benar logis, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum akan semakin terkikis,” kata Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA), Anita Rachman.
Di media sosial, tagar #KeadilanUntukDini dan #PeriksaHakimRonaldTannur menjadi trending, dengan ribuan warganet menyerukan agar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengambil tindakan tegas.
Langkah Selanjutnya
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum menyatakan akan segera mengajukan kasasi atas putusan ini. “Kami meyakini bahwa ada cukup bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana dalam kasus ini, dan kami akan terus berjuang untuk memastikan keadilan bagi korban,” kata JPU dalam keterangannya.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi sistem hukum Indonesia, yang kerap mendapat kritik atas ketimpangan perlakuan terhadap terdakwa dari kalangan berpengaruh dan masyarakat biasa. Dengan desakan publik yang semakin kuat, semua mata kini tertuju pada bagaimana otoritas hukum akan merespons manuver tiba-tiba yang dilakukan oleh dua hakim tersebut.