Manila – Pemerintah Filipina dikabarkan telah menyiapkan 7.000 personel kepolisian untuk menangkap mantan Presiden Rodrigo Duterte di tengah meningkatnya ketegangan politik di negara tersebut. Langkah ini memicu reaksi keras dari para pendukungnya dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai stabilitas hukum serta politik di Filipina.
Latar Belakang Penangkapan
Duterte, yang dikenal dengan gaya kepemimpinan keras dan kebijakan perang melawan narkoba yang kontroversial, kini tengah menghadapi serangkaian tuntutan hukum yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama masa kepemimpinannya (2016-2022).
Pengadilan setempat serta komunitas internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC), telah lama menyelidiki dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi akibat kebijakan tersebut. Organisasi hak asasi manusia menuduh Duterte bertanggung jawab atas ribuan eksekusi di luar proses hukum dalam operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh polisi dan kelompok paramiliter.
Sejumlah sumber menyebutkan bahwa pemerintah Filipina, di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., telah mengeluarkan perintah agar Duterte ditangkap guna menjalani proses hukum.
Kesiapan 7.000 Polisi dan Tantangan Eksekusi
Untuk memastikan penegakan hukum berjalan tanpa hambatan, pihak berwenang dikabarkan telah menyiapkan 7.000 personel kepolisian, termasuk unit khusus dari Kepolisian Nasional Filipina (PNP), untuk mengeksekusi perintah penangkapan.
Namun, langkah ini tidak akan mudah. Duterte masih memiliki basis pendukung yang kuat, baik dari kalangan militer, kepolisian, maupun kelompok politik yang masih loyal padanya. Sejumlah analis memperingatkan bahwa jika Duterte melawan atau para pendukungnya melakukan perlawanan, Filipina berpotensi menghadapi krisis politik besar yang dapat mengguncang stabilitas negara.
Seorang pejabat tinggi kepolisian, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa operasi penangkapan Duterte harus dilakukan dengan penuh perhitungan, mengingat potensi kerusuhan yang bisa muncul.
“Kami harus memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai hukum dan tidak menimbulkan gejolak politik yang lebih besar. Penegakan hukum harus tetap tegak, tetapi kami juga tidak ingin memicu kekacauan nasional,” ujarnya.
Reaksi dari Duterte dan Para Pendukungnya
Rodrigo Duterte sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas kemungkinan penangkapannya. Namun, beberapa loyalisnya, termasuk putrinya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, dengan tegas mengecam langkah tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan bermotif politik.
Sara Duterte menegaskan bahwa ayahnya tidak bersalah dan telah menjalankan tugas sebagai presiden dengan tujuan memberantas kejahatan di Filipina.
“Upaya ini hanyalah permainan politik untuk melemahkan lawan-lawan mereka. Presiden Duterte telah berjuang demi keamanan rakyat, dan sekarang dia menjadi korban konspirasi politik,” ujar Sara Duterte dalam sebuah konferensi pers.
Kelompok pendukung Duterte juga mulai menggalang protes di berbagai kota besar di Filipina, dengan seruan untuk menolak intervensi internasional dalam sistem hukum Filipina.
Dinamika Politik di Balik Penangkapan
Banyak pengamat politik melihat langkah ini sebagai bagian dari pergeseran kekuasaan di Filipina, di mana pemerintahan Bongbong Marcos ingin memperkuat pengaruhnya dengan menjauhkan diri dari warisan Duterte.
Selain itu, hubungan antara Filipina dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menjadi semakin kompleks. Meskipun Duterte sebelumnya menarik Filipina dari keanggotaan ICC, lembaga tersebut tetap melakukan penyelidikan terhadap kebijakan perangnya terhadap narkoba. Dengan Marcos Jr. yang kini lebih bersikap terbuka terhadap komunitas internasional, kemungkinan Filipina kembali bekerja sama dengan ICC semakin besar.
Namun, jika Duterte benar-benar ditangkap, dampaknya bisa lebih luas dari sekadar proses hukum. Stabilitas politik Filipina bisa terguncang, terutama jika bentrokan antara pendukung dan oposisi semakin meningkat.
Kesimpulan
Penangkapan Rodrigo Duterte bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga pertarungan politik yang bisa menentukan arah Filipina ke depan. Dengan 7.000 polisi disiagakan, pemerintah tampaknya ingin memastikan tidak ada hambatan dalam eksekusi hukum. Namun, dengan masih kuatnya dukungan terhadap Duterte, langkah ini juga berisiko memicu krisis politik yang lebih besar.
Apakah Duterte akan benar-benar ditangkap, ataukah ini hanya manuver politik? Semua mata kini tertuju pada Filipina, yang sedang menghadapi salah satu babak politik paling menegangkan dalam sejarah modernnya.