Jakarta – Dalam dinamika politik dan hukum di Indonesia, nama Surya Paloh kembali menjadi sorotan terkait sikapnya terhadap penegakan hukum. Ketua Umum Partai NasDem ini kerap menegaskan pentingnya supremasi hukum yang adil dan tidak tebang pilih, sebuah prinsip yang semakin relevan dalam lanskap politik dan peradilan saat ini.
Sebagai tokoh politik yang telah malang melintang di dunia perpolitikan nasional, Surya Paloh kerap mengkritisi bagaimana hukum dijalankan di Indonesia. Baginya, keadilan tidak boleh menjadi alat kekuasaan, melainkan harus ditegakkan dengan prinsip yang objektif, transparan, dan jauh dari kepentingan politik semata.
Lantas, bagaimana seharusnya Indonesia bercermin dari sikap dan pernyataan Surya Paloh dalam menegakkan supremasi hukum?
Hukum sebagai Pilar Demokrasi
Surya Paloh berulang kali menekankan bahwa hukum adalah pilar utama demokrasi. Tanpa sistem hukum yang kuat dan kredibel, demokrasi hanya akan menjadi jargon kosong yang kehilangan maknanya.
Dalam berbagai kesempatan, ia mengingatkan bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai penjaga keadilan bagi seluruh rakyat, bukan sebagai alat kepentingan politik tertentu. Pernyataan ini mencerminkan kegelisahan publik terhadap realitas penegakan hukum di Indonesia, di mana masih sering terjadi praktik diskriminatif dalam penyelesaian kasus hukum, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Surya Paloh juga menyoroti bagaimana hukum sering kali diterapkan secara tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Artinya, rakyat kecil lebih mudah tersentuh oleh hukum ketimbang para elite yang memiliki kekuatan dan akses terhadap kekuasaan.
Netralitas Penegak Hukum dalam Pusaran Politik
Salah satu poin yang kerap ditekankan Surya Paloh adalah pentingnya netralitas aparat penegak hukum, khususnya di tengah situasi politik yang dinamis. Ia berulang kali mengingatkan bahwa aparat hukum harus bekerja secara profesional dan tidak boleh terseret dalam pusaran kepentingan politik praktis.
Dalam beberapa kasus besar yang melibatkan tokoh-tokoh politik nasional, sering kali muncul anggapan bahwa hukum dijadikan alat untuk menekan lawan politik. Fenomena ini memperkuat persepsi publik bahwa sistem hukum masih bisa diintervensi oleh kekuasaan.
Sebagai pemimpin partai yang pernah berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, kemudian beroposisi secara halus di beberapa aspek, Surya Paloh memahami betul bagaimana politik dan hukum bisa saling bertautan. Namun, ia selalu menegaskan bahwa hukum harus berdiri di atas semua kepentingan, bukan digunakan untuk kepentingan segelintir pihak.
Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia
Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan penegakan hukum yang benar-benar berkeadilan. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian adalah:
- Independensi Lembaga Penegak Hukum
– Masih ada persepsi bahwa lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum sepenuhnya bebas dari intervensi politik. - Ketimpangan dalam Penyelesaian Kasus
– Kasus-kasus hukum yang menjerat rakyat kecil sering kali lebih cepat diproses dibandingkan dengan kasus yang melibatkan tokoh politik atau pejabat negara. - Reformasi Peradilan yang Belum Optimal
– Transparansi dalam sistem peradilan masih menjadi tantangan besar. Banyak kasus yang terkesan berjalan lambat atau bahkan menghilang di tengah proses hukum. - Politik dan Hukum yang Saling Beririsan
– Di tahun politik seperti 2024-2025, isu penegakan hukum semakin kental dengan nuansa politik. Oleh karena itu, netralitas hukum menjadi tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.
Refleksi dan Harapan
Apa yang disampaikan Surya Paloh bukan hanya sekadar kritik, tetapi juga refleksi tentang bagaimana seharusnya hukum ditegakkan di Indonesia. Jika hukum terus-menerus dijadikan alat politik, maka kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akan semakin merosot.
Masyarakat berharap agar ke depan, hukum benar-benar menjadi panglima yang adil dan tidak berpihak. Semua pihak, baik dari kalangan politik, pengusaha, maupun rakyat biasa, harus diperlakukan sama di mata hukum.
Seperti yang pernah disampaikan Surya Paloh, “Kalau kita ingin negara ini maju, hukum harus berdiri tegak. Jangan biarkan hukum dipermainkan oleh kepentingan sesaat.”
Kini, bola ada di tangan para penegak hukum dan pemegang kekuasaan. Apakah mereka benar-benar akan menjalankan hukum dengan adil, atau justru menjadikannya alat politik yang terus dipertanyakan? Waktu yang akan menjawab.