Rokan Hilir, 17 Februari 2025 – Masyarakat Rokan Hilir (Rohil), Riau, digemparkan oleh kabar mengejutkan terkait Wakil Bupati (Wabup) yang diduga menyalahgunakan tugas dinasnya. Sang Wabup, yang seharusnya menghadiri acara pelepasan jemaah haji, justru kedapatan menginap di sebuah hotel bersama seorang staf perempuan.
Dalih Dinas yang Berujung Skandal
Peristiwa ini terungkap setelah tim investigasi media setempat menerima laporan dari sejumlah sumber di lingkungan pemerintahan daerah. Wabup berangkat ke embarkasi haji dengan dalih melepas keberangkatan jemaah asal Rohil. Namun, laporan menyebutkan bahwa ia kemudian check-in di sebuah hotel mewah di kota tersebut, ditemani seorang staf perempuan yang diketahui bekerja di kantornya.
Informasi ini semakin kuat setelah rekaman CCTV hotel bocor ke publik. Dalam rekaman tersebut, terlihat Wabup dan stafnya memasuki kamar hotel yang sama pada malam hari dan baru keluar keesokan paginya. Kabar ini pun langsung menyebar luas, memicu kemarahan masyarakat serta desakan agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Reaksi Pemerintah dan Masyarakat
Bupati Rokan Hilir, yang juga atasan langsung sang Wabup, menyatakan akan mengusut kasus ini dengan serius. “Kami tidak akan mentoleransi tindakan yang mencoreng nama baik pemerintah daerah. Jika terbukti ada pelanggaran kode etik dan moral, maka sanksi tegas akan diberikan,” ujar Bupati dalam konferensi pers.
Sementara itu, masyarakat Rohil menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan Wabup tersebut. Banyak tokoh agama dan masyarakat menilai perbuatan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. “Kami memilih pemimpin untuk melayani rakyat, bukan untuk melakukan tindakan tidak pantas seperti ini,” kata salah satu tokoh masyarakat setempat.
Langkah Hukum dan Etika Politik
Sejumlah aktivis anti-korupsi dan organisasi masyarakat sipil mendesak agar kasus ini tidak hanya berhenti pada sanksi administratif, tetapi juga diproses secara hukum jika terbukti ada penyalahgunaan anggaran atau jabatan. “Jika perjalanan dinas ini menggunakan anggaran negara dan ternyata disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, maka ini sudah masuk ranah hukum,” ujar salah satu pengamat hukum daerah.
Selain itu, isu ini diprediksi akan berdampak besar terhadap karier politik sang Wabup, terutama menjelang pemilihan kepala daerah mendatang. Banyak pihak yang meminta agar ia mengundurkan diri demi menjaga integritas pemerintahan.
Kesimpulan: Akankah Ada Sanksi Tegas?
Hingga kini, sang Wabup belum memberikan pernyataan resmi terkait skandal ini. Namun, tekanan publik terus meningkat agar pemerintah daerah segera bertindak. Publik pun menantikan apakah kasus ini akan berujung pada pemecatan atau hanya sebatas teguran moral.
Kasus ini menjadi pengingat bagi pejabat publik bahwa amanah yang diberikan rakyat harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat berharap agar tidak ada lagi penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi, terutama di tengah sorotan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.